PUISI ASMARA CINTA – KUMPULAN PUISI-PUISI ASMARA ROMANTIS – KOLEKSI PUISI ASMARA CINTA ROMANTIS – ANTOLOGI PUISI (not here) | Majalah Qiblati – Menyatukan Hati Dalam Sunnah Nabi, Silahkan kunjungi: www.qiblati.com , www.gensyiah.com

PUISI ASMARA CINTA – KUMPULAN PUISI-PUISI ASMARA ROMANTIS – KOLEKSI PUISI ASMARA CINTA ROMANTIS – ANTOLOGI PUISI (not here)

Posted on 16 Desember 2010 by sms/call: 081328051636 atau 087797670337 (silahkan buka situs2 islam bermanfaat: www.eramuslim.com , www.kajian.net , www.alsofwah.or.id , www.muslim.or.id , www.almanhaj.or.id , www.muslimah.or.id , www.google.com , www.google.co.id , www.yahoo.com

=========================================
PUISI ASMARA CINTA – KUMPULAN PUISI-PUISI ASMARA ROMANTIS – KOLEKSI PUISI ASMARA CINTA ROMANTIS – ANTOLOGI PUISI (not here)
=========================================

“Memperingati 61 Tahun Piagam Jakarta”

Minggu, 25 Juni 2006
Sebagian kalangan Kristen ada yang bersuara jernih memandang Piagam Jakarta dan Syariat Islam. Sebagian lain tidak. Baca Catatan Akhir Pekan [CAP] Adian Husaini ke-151

Oleh: Adian Husaini

Pada Hari Kamis, 22 Juni 2006, Piagam Jakarta tepat berumur 61 tahun. Bersamaan dengan itu, Dewan Sa’wah Islamiyah Indonesia (DDII) menggelar satu seminar nasional yang mengambil tema “Piagam Jakarta: Solusi atau Problema”. Ada empat narasumber yang dihadirkan pada seminar tersebut, yaitu Ketua Umum DDII Hussein Umar, Hakim Agung Dr. Rifyal Ka’bah, Wakil Rektor Universitas Paramadina Dr. Yudi Latif, dan Adian Husaini.

Seminar dan peringatan 61 tahun Piagam Jakarta itu cukup semarak. Ruang Sidang Gedung Menara Dakwah di Markas DDII, Jalan Kramat Raya 45, dipenuhi ratusan orang yang hadir. Diantara yang hadir tampak pakar terkemuka ilmu politik Prof. Dr. Deliar Noer, Dr. Imaduddin Abdurrahim, beberapa anggota DPR RI, dan juga para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Muhammad Natsir.

Dalam pengantar diskusi, Hussein Umar mengungkap ulang sejarah ringkas Piagam Jakarta. Ia mengingatkan, bahwa Piagam Jakarta adalah dokumen penting yang tidak boleh dilupakan oleh umat Islam dan bangsa Indonesia. Ia pun menyebut sejumlah buku yang perlu ditelaah kembali oleh para mahasiswa dan sarjana Muslim seputar Piagam Jakarta, mengingat adanya fakta-fakta baru yang terungkap seputar masalah itu.

Seperti diketahui, selama ini cerita seputar penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta – yaitu “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” – didominasi oleh cerita versi Bung Hatta tentang kedatangan opsir Kaigun yang mengaku membawa mandat kaum Nasrani dari Indonesia Timur. Dalam bukunya, Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Bung Hatta menulis bahwa:

“… wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam kawasan Kaigun berkeberatan sangat atas anak kalimat dalam Pembukaan UUD yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Walaupun mereka mengakui bahwa anak kalimat tersebut tidak mengikat mereka, dan hanya mengikat rakyat yang beragama Islam, namun mereka memandangnya sebagai diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas…Kalau Pembukaan diteruskan juga apa adanya, maka golongan Protestan dan Katolik lebih suka berdiri di luar Republik.” (Dikutip dari Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949), (Jakarta: GIP, 1997), hal. 50-51.

Selanjutnya, Hatta mengaku mengajak sejumlah tokoh Islam untuk membicarakan masalah tersebut. Dan ia menyatakan: “Supaya kita jangan terpecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantinya dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Ibid, hal. 51)

Pengakuan Hatta itu belakangan ini mulai digugat. Benarkah ada orang Jepang yang datang ke Hatta? Apakah itu bukan cerita yang dikarang oleh Hatta sendiri? Tahun 1997, Universitas Indonesia Press menerbitkan satu buku berjudul “Lahirnya Satu Bangsa dan Negara”, yang diberi kata sambutan oleh Presiden Republik Indonesia, Soeharto. Dalam buku ini, para pelaku peristiwa seputar kemerdekaan, menuturkan cerita yang berbeda dengan versi Hatta. Menurut mereka, ada tiga orang mahasiswa yang datang ke Bung Hatta menjelaskan masalah Piagam Jakarta, yaitu Piet Mamahit, Moeljo, dan Imam Slamet (Tan Tjeng Bok). Wajah Imam Slamet seperti orang Cina, badannya pendek, jadi mirip orang Jepang.

Menurut buku ini, Hatta setuju untuk menerima usulan perubahan Piagam Jakarta, khususnya yang menyangkut tujuh kata tersebut. Juga disebutkan, bahwa Nishijima, ketika datang ke Jakarta kemudian, juga mengaku, tidak ada orang Jepang yang datang ke Hatta, sejak Proklamasi.

Endang Saifuddin Anshari dalam bukunya tentang Piagam Jakarta juga menceritakan, bahwa Hatta mengaku bahwa pada pagi tanggal 18 Agustus 1945, dia mengajak berembuk dengan empat tokoh, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Teuku M. Hasan, dan Wachid Hasjim. Tapi, terbukti kemudian, bahwa Wachid Hasjim tidak ada di Jakarta ketika itu, karena sedang dalam perjalanan ke Jawa Timur. Jadi, masih banyak yang perlu diklarifikasi dalam sejarah seputar Piagam Jakarta. Hussein Umar pun, dalam pembukaan seminar tersebut, menunjukkan satu disertasi doktoral di Fakultas Hukum UI, yang juga mengungkap cerita lain seputar Piagam Jakarta.

Apa pun yang telah terjadi dalam sejarah, saya sampaikan dalam seminar tersebut, bahwa perjuangan para pendahulu kita tidaklah gagal sama sekali. Meskipun secara verbatim, tujuh kata dalam Piagam Jakarta telah dihapuskan, tetapi hal itu dikembalikan lagi dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Posisi Piagam Jakarta dalam Dekrit 5 Juli 1959 itu perlu terus ditekankan dan tidak dilupakan oleh seluruh bangsa Indonesia, karena itulah dokumen resmi yang memberikan pengakuan yang tegas tentang kaitan antara Piagam Jakarta dengan UUD 1945. Dalam dekrit tersebut, Presiden Soekarno dengan tegas menyatakan: “Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.”

Dr. Roeslan Abdulgani, tokoh utama PNI, selaku Wakil Ketua DPA dan Ketua Pembina Jiwa Revolusi, menulis: “Tegas-tegas di dalam Dekrit ini ditempatkan secara wajar dan secara histories-jujur posisi dan fungsi Jakarta Charter tersebut dalam hubungannya dengan UUD Proklamasi dan Revolusi kita yakni: Jakarta Charter sebagai menjiwai UUD ’45 dan Jakarta Charter sebagai merupakan rangkaian kesatuan dengan UUD ’45.”
(Dikutip dari Endang S. Anshari, op cit, hal. 130).

Dalam Peringatan 18 tahun Piagam Jakarta, KH Saifuddin Zuhri, tokoh NU dan selaku Menteri Agama, mengatakan: “Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka hapuslah segala selisih dan sengketa mengenai kedudukan yang legal daripada Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Piagam yang jadi pengobar dan bebuka Revolusi Nasional kita itu tegas-tegas mempunyai kedudukan dan peranan ketatanegaraan kita sebagai yang menjiwai UUD dan merupakan rangkaian kesatuan dengannya dengan sendirinya mempunyai pengaruh yang nyata terhadap setiap perundang-undangan Negara dan kehidupan ideology seluruh bangsa.” (Ibid, hal. 135).

Dalam pidatonya pada hari peringatan Piagam Jakarta tanggal 29 Juni 1968 di Gedung Pola Jakarta, KHM Dahlan, tokoh NU, yang juga Menteri Agama pengganti KH Saifuddin Zuhri, mengatakan:

“Bahwa diatas segala-galanya, memang syariat Islam di Indonesia telah berabad-abad dilaksanakan secra konsekuen oleh rakyat Indonesia, sehingga ia bukan hanya sumber hukum, malahan ia telah menjadi kenyataan, di dalam kehidupan rakyat Indonesia sehari-hari yang telah menjadi adat yang mendarah daging. Hanya pemerintah colonial Belandalah yang tidak mau menformilkan segala hukum yang berlaku di kalangan rakyat kita itu, walaupun ia telah menjadi ikatan-ikatan hukum dalam kehidupan mereka
sehari-hari.” (Ibid).

Meskipun Piagam Jakarta adalah bagian yang sah dan tidak terpisahkan dari UUD 1945, tetapi dalam sejarah perjalanan bangsa, memang senantiasa ada usaha keras untuk menutup-nutupi hal ini. Di zaman Orde Lama, sebelum G-30S/PKI, kalangan komunis sangat aktif dalam upaya memanipulasi kedudukan Piagam Jakarta. Ajip Rosidi, sastrawan terkenal menulis dalam buku, Beberapa Masalah Umat Islam Indonesia (1970):

“Pada zaman pra-Gestapu, PKI beserta antek-anteknyalah yang paling takut kalau mendengar perkataan Piagam Jakarta… Tetapi agaknya ketakutan akan Piagam Jakarta, terutama ke-7 patah kata itu bukan hanya monopoli PKI dan antek-anteknya saja. Sekatang pun setelah PKI beserta antek-anteknya dinyatakan bubar, masih ada kita dengar tanggapan yang aneh terhadapnya.” (Ibid, hal. 138).

Jadi, selama ini Piagam Jakarta bukanlah merupakan problem bangsa Indonesia, tetapi merupakan solusi atau jalan keluar untuk menerima kebhinekaan bangsa. Karena itu, bagi umat Islam dipersilakan menjalankan syariat-syariat agamanya. Bagi umat agama lain demikian juga, kalau mereka berkenan. Dalam kondisi Indonesia yang bukan merupakan Negara Islam, konsep Piagam Jakarta adalah sebuah solusi cerdas dan realistis. Sebagai contoh, dalam kasus RUU- Anti Pornografi/Pornoaksi, adalah sangat sulit mencari
batasan ‘aurat ala Indonesia’, yang keragamannya begitu besar, mulai koteka sampai cadar. Jika konsep ‘aurat’ diterapkan untuk orang Islam saja, maka akan lebih mudah.

Sebenarnya, sebagian kalangan Kristen ada juga suara-suara yang lebih jernih dalam memandang Piagam Jakarta dan Syariat Islam. Misalnya, sebagai tanggapan terhadap artikel saya di Harian Republika, 22 Mei 2006, yag berjudul “PDS dan Syariat-Fobia”, pada 6 Juni 2006, Republika memuat surat pembaca Ketua Presidum Masyarakat Tomohon, Andre Paul Vincentius P, yang menyatakan:

“Adapun yang dipersoalkan kaum Kristen dan kami kira juga kaum Budha dan Hindu adalah jika syariat Islam diberlakukan secara nasional untuk semua golongan. Sepanjang produk hukum seperti undang-undang dan perda yang dijiwai syariat Islam dengan tegas (tertulis) diberlakukan khusus untuk kaum Muslim, maka tidak ada persoalan. Tetapi jika produk hukum tersebut diberlakukan secara umum, maka benar penilaian anggota DPR dari PDS bahwa bertentangan dengan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”

Surat pembaca Andre itu perlu kita catat, sebab dalam sejarah perjalanan Piagam Jakarta, yang ditetapkan tanggal 22 Juni 1945, kaum Kristen dengan gigih senantiasa menentang pemberlakuan syariat Islam bagi umat Islam. Bahkan penentangan itu seringkali tampak bersikap emosional.

Selain Andre, ada juga Dr. Jan S. Aritonang yang menulis dalam bukunya, “Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia” (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), agar umat Kristen “Tidak perlu bersikap alergik dan traumatik terhadap kaum Muslim yang berbicara tentang penerapan Syariat Islam.” Ia juga mengimbau agar kaum Kristen bersikap lebih simpatik dan bersahabat terhadap kaum Muslim:

“Memandang mereka sebagai seteru, pihak yang mengancam, atau pun yang harus ditaklukkan demi Injil atau demi apa pun, adalah tindakan bodoh dan tidak terpuji.”

Satu hal yang saya tekankan dalam Peringatan 61 Tahun Piagam Jakarta adalah pentingnya umat Islam mensyukuri hasil-hasil perjuangan yang telah dicapai. Sebgai contoh adalah pendirian dan keberadaan Departemen Agama dan pendirian IAIN. Perlu dicatat, bahwa sejak 1945, meskipun Piagam Jakarta dihapuskan, tetapi umat Islam juga mendapatkan konsesi pendirian Departemen Agama. Dalam rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945, usulan pembentukan Departemen Agama ditolak oleh Latuharhary dan kalangan nasionalis sekular.

Namun, akhirnya Soekarno dan Hatta menerima usulan pembentukan Depoartemen Agama yang secara resmi berdiri pada 3 Januari 1945. Prof. HM Rasjidi diangkat sebagai Menteri Agama pertama. Pada tahun 1967, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 56/1967 tentang perincian struktur organisasi, tugas, dan wewenang Departemen Agama, yang antara lain menyatakan: “Tugas Departemen Agama dalam jangka panjang ialah melaksanakan Piagam Jakarta dalam hubungannya dengan UUD.” (Pasal 1, ayat 1-d).

Karena itu, dalam rangka mengisi hasiul-hasil perjuangan itu, Departemen Agama dan IAIN yang memang dimaksudkan sebagai ‘hadiah’ dan ‘konsesi’ Piagam Jakarta, harusnya dijaga dan dikelola dengan baik oleh umat Islam. Dari Depag dan IAIN harusnya lahir para pejuang penegak aqidah dan syariat Islam. Adalah sangat tragis dan memilukan serta menyimpang dari amanat perjuangan umat Islam di Indonesia jika dari
kampus-kampus IAIN/UIN/STAIN dan sejenisnya ada dosen-dosen yang aktif menyerang aqidah Islam, melecehkan Al-Quran, dan menolak penerapan syariat Islam. Wallahu a’lam. (Jakarta, 23 Juni 2006/hidayatullah.com).

Catatan Akhir Pekan [CAP] Adian Husaini adalah hasil kerjasama dengan Radio Dakta 107 FM dan http://www.hidayatullah.com

“Mempersoalkan Perda Syariat”

Senin, 19 Juni 2006
Beberapa wakil DPR berlatar belakang Islam, justru ikut-ikutan partai Kristen mempersoalkan perda-perda bernuansa Islam, baca Catatan Akhir Pekan [CAP] Adian Husaini ke-150

Oleh: Adian Husaini

Harian Kompas (14 Juni 2006) menurunkan sebuah berita berjudul “Anggota DPR Terbelah: Perda Syariat Islam Dipersoalkan 56 Anggota”. Dalam berita ini tertulis:“Sebanyak 56 anggota DPR mengirimkan surat kepada Ketua DPR untuk segera menyurati Presiden agar memperbaiki dan mencabut semua peraturan daerah kabupaten/kota bernuansa syariat Islam. Pembentukan dan pemberlakuan perda itu dinilai telah melanggar dan bertentangan dengan prinsip konstitusi dan Pancasila.’’

Berita itu bukan hal yang mengejutkan. Aksi penolakan itu dimotori oleh Fraksi Partai Damai Sejahtera, sebuah fraksi Kristen yang gigih memperjuangkan penolakan pemberlakuan syariat Islam di Indonesia. Sayangnya, ada sejumlah anggota DPR yang beragama Islam yang ikut-ikutan dengan aksi penolakan tersebut.

Nusron Wahid, mantan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang kini bergabung dengan Golkar, menyatakan, mestinya ada pemisahan yang tegas antara domain politik dengan agama. Pembuatan perda harus punya acuan yang jelas. Usul pencabutan perda itu disampaikan semata-mata untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang plural. Dalam catatan pengusul surat tersebut, perda bernuansa syariat Islam saat ini ada di 22 kabupaten/kota.

Menelaah aksi sejumlah anggota DPR tersebut, kita bisa menilai, sebenarnya aksi mereka itu tidak serius secara substansi. Aksi itu lebih merupakan bentuk penggalangan opini dengan tujuan ‘demonisasi syariat Islam’. Mereka menginginkan agar syariat Islam dicitrakan sebagai barang haram di Indonesia, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Logika dasar seperti yang diusung oleh F-PDS dan pendukungnya inilah yang sangat tidak masuk akal dan absurd. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibangun di atas dasar Proklamasi Kemerdekaan 1945, yang ketika dideklarasikan pada 17 Agustus 1945, mendasarkan pada Piagam Jakarta 1945, yang sila pertamanya berbunyi : ‘’Ketuhanan, dengan kewajiban menjalan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.’’

Jadi, bisa dikatakan, Proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 adalah sekaligus proklamasi pemberlakuan syariat Islam bagi umat Islam Indonesia. Barulah satu hari kemudian, pada 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta itu dibatalkan atas lobi sejumlah orang terhadap Bung Hatta.

Piagam Jakarta adalah sebuah konsep kompromi dimana syariat Islam hanya diberlakukan buat orang Islam; bukan buat orang Kristen, Hindu, Budha, dan sebagainya. Jika diterima dengan hati yang lapang, dan pikiran yang jernih, sebenarnya masalah ini sudah selesai sejak dulu. Apa beratnya bagi orang Kristen untuk mengizinkan orang Islam menjalankan syariatnya ?

Ada baiknya kita menengok kembali bagaimana perdebatan dan kesepakatan yang telah dicapai oleh tokoh-tokoh Islam, Kristen, dan kalangan nasionalis sekular di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapakan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI/Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai), yang akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Usai penyusunan Piagam Jakarta, Soekarno berbicara di BPUPKI: “Di dalam preambule itu ternyatalah, seperti saya katakan tempo hari, segenap pokok-pokok pikiran yang mengisi dada sebagian besar daripada anggota-anggota Dokuritsu Zyunbi Tyosakai. Masuk di dalamnya ke-Tuhanan, dan terutama sekali kewajiban umat Islam untuk menjalankan syariat Islam masuk di dalamnya; kebulatan nasionalisme Indonesia, persatuan bangsa Indonesia masuk di dalamnya; kemanusiaan atau Indonesia merdeka masuk di dalamnya; perwakilan permupakatan kedaulatan rakyat masuk di dalamnya; keadilan sosial, sociale rechtvaardigheit, masuk di dalamnya. Maka oleh karena itu, Panitia Kecil penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa inilah preambule yang bisa menghubungkan, mempersatukan segenap aliran yang ada di kalangan anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai.”

Itu adalah pendapat Soekarno setelah seluruh komponen di BPUPKI melakukan perdebatan secara bebas, terbuka, dan habis-habisan. Piagam Jakarta sebenarnya adalah “rumusan kompromi”, bukan kemenangan Islam 100 persen. Dalam rapat BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, baik pihak Kristen maupun pihak Islam masih mempersoalkan rumusan Piagam Jakarta itu. Dari pihak Kristen, muncul Latuharhary dari Maluku, yang menggugat rumusan Piagam Jakarta. Latuharhary tidak secara tegas menyampaikan aspirasi Kristen, tetapi menyoal, jika syariat Islam diwajibkan pada pemeluknya, maka mereka harus meninggalkan hukum adat yang sudah diterapkannya selama ini, seperti di Minangkabau dan Maluku.

Ia mencontohkan pada hak pewarisan tanah di Maluku. Jika syariat Islam diterapkan, maka anak yang tidak beragama Islam tidak mendapatkan warisan. “Jadi, kalimat semacam itu dapat membawa kekacauan yang bukan kecil terhadap adapt istiadat,” kata Latuharhary.

Haji Agus Salim, yang asal Minangkabau, membantah pernyataan Latuharhary, bahwa Piagam Jakarta akan menimbulkan kekacauan di Minangkabau. Malah dia menegaskan: “Wajib bagi umat Islam menjalankan syariat, biarpun tidak ada Indonesia merdeka, biarpun tidak ada hukum dasar Indonesia, itu adalah satu hak umat Islam yang dipegangnya.”

Menanggapi Latuharhary, Soekarno menyatakan: “Barangkali tidak perlu diulangi bahwa preambule adalah hasil jerih payah untuk menghilangkan perselisihan faham antara golongan-golongan yang dinamakan golongan kebangsaan dan golongan Islam.

Jadi, manakala kalimat itu tidak dimasukkan, saya yakin bahwa pihak Islam tidak bisa menerima preambule ini; jadi perselisihan nanti terus.”

Wachid Hasjim, tokoh NU yang juga ayah dari Abdurrahman Wahid, juga menyampaikan tanggapannya, bahwa rumusan Piagam Jakarta itu tidak akan menimbulkan masalah seperti yang dikhawatirkan. Malah, dengan tegas, Wachid Hasjim, menyatakan: “Dan jika masih ada yang kurang puas karena seakan-akan terlalu tajam, saya katakan bahwa masih ada yang berpikir sebaliknya, sampai ada yang menanyakan pada saya, apakah dengan ketetapan yang demikian itu orang Islam sudah boleh berjuang menyeburkan jiwanya untuk negara yang kita dirikan ini. Jadi, dengan ini saya minta supaya hal ini jangan diperpanjang.”

Menanggapi pernyataan Wachid Hasjim itu, Soekarno menegaskan lagi, “Saya ulangi lagi bahwa ini satu kompromis untuk menyudahi kesulitan antara kita bersama. Kompromis itu pun terdapat sesudah keringat kita menetes. Tuan-tuan, saya kira sudah ternyata bahwa kalimat “dengan didasarkan kepada ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” sudah diterima Panitia ini.”

Piagam Jakarta adalah naskah pembukaan (preambule) UUD 1945 yang disiapkan untuk konstitusi Negara Indonesia merdeka. Ketika naskah pembukaan itu sudah disepakati, maka naskah-naskah rincian pasal-pasal dalam UUD 1945 masih menjadi persoalan.

Dalam rapat tanggal 13 Juli 1945, Wachid Hasjim mengusulkan, agar Presiden adalah orang Indonesia asli dan “yang beragama Islam”. Begitu juga draft pasal 29 diubah dengan ungkapan: “Agama Negara ialah agama Islam”, dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain, untuk dan sebagainya. Kata Wachid Hasjim: “Hal ini erat perhubungan dengan pembelaan.

Pada umumnya pembelaan yang berdasarkan atas kepercayaan sangat hebat, karena menurut ajaran agama, nyawa hanya boleh diserahkan buat ideologi agama.”

Usul Wachid Hasjim didukung oleh Soekiman. Tapi, Agus Salim mengingatkan, bahwa usul itu berarti mementahkan lagi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Usul Wachid Hasjim akhirnya kandas. Tapi, pada rapat tanggal 14 Juli 1945, Ki Bagus Hadikoesoemo, tokoh Muhammadiyah kembali mengangkat usul Kyai Sanusi yang meminta agar frase “bagi pemeluk-pemeluknya” dalam Piagam Jakarta dihapuskan saja. Jadi, bunyinya: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam.”

Menanggapi permintaan Kyai Sanusi dan Ki Bagus Hadikoesoemo, Soekarno kembali mengingatkan akan adanya kesepakatan yang telah dicapai dalam Panitia Sembilan. Soekarno, lagi-lagi meminta kepada seluruh anggota BPUPKI: “Sudahlah hasil kompromis diantara 2 pihak, sehingga dengan adanya kompromis itu, perselisihan diantara kedua pihak hilang. Tiap kompromis berdasar kepada memberi dan mengambil, geven dan nemen. Ini suatu kompromis yang berdasar memberi dan mengambil… Pendek kata, inilah kompromis yang sebaik-baiknya. Jadi, panitia memegang teguh akan kompromis yang dinamakan oleh anggota yang terhormat Muh. Yamin “Djakarta Charter”, yang disertai perkataan Tuan angora Soekiman, gentlemen agreement, supaya ini dipegang teguh di antara pihak Islam dan pihak kebangsaan.”

Dari berbagai penggalan kisah sejarah tersebut kita bisa melihat, bagaimana peran sentral Soekarno dalam menetapkan Piagam Jakarta yang mewajibkan umat Islam menjalankan syariat agamanya. Ketika itu, Soekarno tentu sadar benar akan akibat dari tindakannya, bahwa dia sendiri juga bagian dari umat Islam, dan juga berkewajiban menjalankan syariat Islam. Sikap Soekarno terhadap Piagam Jakarta ini nanti masih tercermin dalam isi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang dengan tegas menyatakan, bahwa “Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.”

Dekrit Presiden itulah yang terus menempatkan Piagam Jakarta sebagai bagian yang sah dan tak terpisahkan dari Konstitusi Negara NKRI, UUD 1945. Karena itu, kita sungguh-sungguh tidak habis pikir ada anggota DPR yang masih mempersoalkan pemberlakuan syariat Islam di Indonesia. Kita agak bisa mengerti, jika anggota DPR itu seorang Kristen-evangelis/Kristen misionaris atau Kristen kolonialis yang berpikiran bahwa Indonesia adalah daerah yang subur bagi pekabaran Injil, sehingga apa pun juga yang dapat mendekatkan orang Islam dengan agamanya, harus dihalang-halangi dan dihambat. Cara berpikir inilah yang dulu senantisa ditanamkan oleh penjajah Kristen Belanda.

Dr. Aqib Suminto, dalam bukunya, Politik Islam Hindia Belanda, mencatat pengakuan Alb C. Kruyt (tokoh Nederlands bijbelgenootschap) dan OJH Graaf van Limburg Stirum : “Bagaimanapun juga Islam harus dihadapi, karena semua yang menguntungkan Islam di Kepulauan ini akan merugikan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Dalam hal ini diakui bahwa kristenisasi merupakan faktor penting dalam proses penjajahan dan zending Kristen merupakan rekan sepersekutuan bagi pemerintah kolonial, sehingga pemerintah akan membantu menghadapi setiap rintangan yang menghambat perluasan zending.”

Idenburg yang menjabat Gubernur Jenderal dari 1906-1916, dalam salah satu laporannya kepada pemerintah Belanda, mengatakan, “Saya cukup sibuk dengan Kristenisasi atas daerah-daerah pedalaman.”

Bagi pemerintah kolonial, ancaman dari mereka yang sudah masuk Kristen akan lebih kecil dibandingkan dari kaum Muslim, karena kaum Kristen lebih dapat diajak kerjasama. Tujuan pemerintah kolonial dan misionaris dapat dikerjasamakan. Di satu pihak, pemeritah kolonial memandang koloni mereka sebagai tempat mengeruk keuntungan finansial. Di sisi lain, misionaris memandang koloni mereka sebagai tempat yang diberikan Tuhan untuk memperluas “Kerajaan Tuhan”.

Jadi, kita agak maklum, jika yang ngotot menolak syariat Islam adalah tokoh-tokoh Kristen misionaris anggota Fraksi PDS. Tapi, kita sungguh-sungguh sulit memahami, bahwa ada orang yang mengaku Muslim tetapi dengan gigih menolak syariat Islam. Selain aneh, sikap ini juga absurd, naïf, dan satu bentuk kekeliruan berpikir yang nyata. Bukankah selama ini dia sendiri sudah menjalankan syariat Islam yang diatur oleh
negara? Dengan syariat apa si anggota DPR itu menikah?

Jika dikaitkan dengan isu pluralisme, maka sesungguhnya syariat Islam sangat menghargai keberagaman. Kaum Muslim diberi hak menjalankan syariat agamanya. Begitu juga umat beragama lain diberi hak menjalankan aturan-aturan agamanya. Justru globalisasi (westernisasi) saat ini sudah mengarah kepada homogenisasi dan tidak menghargai pluralitas, sehingga orang Islam yang mau menjalankan syariatnya
pun dihalang-halangi.

Karena itu, kita berharap, anggota DPR yang mengaku Muslim yang masih mempersoalkan syariat Islam, sebaiknya segera menyadari kekeliruannya; segera bertobat, meminta ampun atas dosa-dosanya kepada Allah SWT. (QS 4:60). Namun, kita juga mengimbau, kepada pejabat-pejabat di daerah dan para anggota DPR/DPRD yang Muslim, agar tidak sekedar menjadikan isu syariat sebagai isu politik semata, tetapi syariat Islam benar-benar dijalankan dengan ikhlas dengan cara memberikan suri teladan yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan partainya. Syariat Islam hanya akan tegak jika pelaksanaannya dilandasi dengan aqidah atau keimanan yang kokoh. Maka, sebaiknya, program penegakan syariat Islam tidak dibiarkan berjalan sendiri, tetapi harus senantiasa dikaitkan dengan gerakan “penegakan aqidah Islam”. (Jakarta, 16 Juni
2006/hidayatullah.com).

Catatan Akhir Pekan [CAP] Adian Husaini adalah kerjasama antara Radio Dakta 107 FM dan hidayatullah.com

Untuk membuka file Catatan Akhir Pekan [CAP] Adian Husaini yang lain di:

http://hidayatullah.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=3&Itemid=55

“Menginjak ‘Lafaz Allah’ di IAIN Surabaya”

http://hidayatullah.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3256&Itemid=55

“Menginjak ‘Lafaz Allah’ di IAIN Surabaya”

Senin, 12 Juni 2006
Kasus dosen IAIN yang dengan sengaja menginjak-injak lafaz “Allah” hanyalah fenomena gunung es perkembangan liberalisme di PT Islam. Baca Catatan Akhir Pekan (CAP) Adian Husaini ke-149

Oleh: Adian Husaini

Tanggal 1 Juni 2006 lalu, saya memberikan presentasi pada acara seminar tentang Yahudi dan zionisme di Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Pembicara lain adalah seorang dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya. Di tengah-tengah seminar, seorang kyai di pondok itu, mengacungkan tangannya, dan meminta klarifikasi kepada Dosen IAIN tersebut, apa benar ada dosen IAIN Surabaya yang sengaja mengingjak lafaz Allah di depan para mahasiswanya. Dijawab oleh dosen tersebut, peristiwa itu memang benar adanya. Lalu ia terangkan kronologis peristiwa tersebut. Ternyata, masalah itu sudah mencuat di sejumlah media massa, seperti SABILI dan Majalah GATRA.

Menurut laporan Majalah GATRA edisi 1-7 Juni 2006, dosen yang bernama Sulhawi Ruba, 51 tahun, pada 5 Mei 2006 lalu, itu memang sengaja menginjak-injak lafaz Allah yang ditulisnya pada secarik kertas. Gara-gara ulahnya itu, dia kemudian diskors 6 bulan. Waktu itu, ia mengajar mata kuliah sejarah peradaban Islam (SPI) pada mahasiswa semester II. Di hadapan 20 mahasiswa fakultas dakwah, ia menerangkan posisi Al-Quran sebagai hasil budaya manusia. “Sebagai budaya, posisi Al-Quran tidak berbeda dengan rumput,” ujarnya. Ia lalu menuliskan lafaz Allah pada secarik kertas sebesar telapak tangan dan menginjaknya dengan sepatu. “Al-Quran dipandang sakral secara substansi, tapi tulisannya tidak sakral,” katanya setengah berteriak, dengan mata yang sedikit membelalak. Menurut Sulhawi, Al-Quran sebagai kalam Allah adalah makhluk ciptaan-Nya, sedangkan Al-Quran sebagai mushaf adalah budaya karena bahasa Arab, huruf hijaiyah, dan kertas merupakan hasil karya cipta manusia. “Sebagai budaya, Al-Quran tidak sakral. Yang sakral adalah kalamullah secara substantif,” tuturnya. Demikian laporan GATRA.

Kasus ini perlu mendapatkan perhatian sangat serius. Bayangkan, andaikan yang melakukan tindakan semacam itu adalah George W. Bush atau Tony Blair, apa kira-kira reaksi umat Islam internasional ? Apakah umat Islam akan diam? Ketika kasus ini saya sampaikan dalam seminar tentang Liberalasisasi Islam di Kelantan, Malaysia, pada 3 Juni 2006 lalu, ratusan peserta seminar serentak berdecak keheranan. “Astaghfirullah!” gumam sejumlah orang yang hadir di Balai Islam Lundang, Kota Bharu Kelantan.

Sungguh sulit dibayangkan peristiwa seperti itu terjadi di sebuah perguruan tinggi yang menyandang nama Islam. Yang lebih penting untuk dicermati dalam kasus ini adalah cara pikir si dosen yang dengan penuh kesadaran menginjak lafaz Allah itu; sebuah cara berpikir yang salah dan sangat naïf. Tapi, dari cara berpikir yang memandang Quran sebagai produk budaya itulah, tindakan menginjak lafaz Allah itu dia lakukan.

Dia bukan sedang bersandiwara. Dia sedang mengamalkan ilmunya yang salah. Inilah sebuah contoh, dahsyatnya sebuah kerusakan ilmu. Ilmu yang salah, pasti melahirkan amal yang salah. Padahal, saat ini, ilmu yang salah tentang Al-Quran –yang menganggap al-Quran sebagai produk budaya itu — banyak disebarkan di lingkungan IAIN. Jika pimpinan IAIN Surabaya tidak segera bertindak, maka aksi konyol semacam itu mungkin akan terus dilakukan oleh si dosen, karena dia memang tidak merasa salah dengan pikiran dan tindakannya. Kita patut hargai sikap tegas pimpinan IAIN Surabaya. Dari IAIN Bandung, pernah muncul kasus sejumlah mahasiswa yang membuat teriakan yang meghebohkan: “Selamat bergabung di area bebas tuhan.” Dan ucapan: “Mari berzikir dengan lafaz“anjinghu akbar!”. Ketika sejumlah dosen IAIN Bandung dan para ulama memprotes hal itu, pimpinan kampus itu justru membela aksi mahasiswa tersebut.

Jika kita cermati perkembangan pemikiran Islam saat ini, di lingkungan IAIN, upaya desakralisasi al-Quran merupakan hal yang dianggap biasa saja. Banyak dosen dan mahasiswa IAIN/UIN yang secara terang-terangan mengusung pendapat seperti dosen yang menginjak-injak lafaz Allah tersebut, bahwa Al-Quran adalah produk budaya.

Wacana yang mendesakralisasi Al-Quran seperti itu sudah dikemukakan oleh Mohammed Arkoun, Nasr Hamid Abu Zayd, Mohammad Syahrur, dan sebagainya. Ketika saya memberikan ceramah di salah satu kampus Islam di Semarang, pada 26 Mei 2006 lalu, ada seorang dosen agama yang secara terang-terangan memuji-muji tafsir Al-Quran versi Syahrur dan mengkritik semua mufassir sebelumnya. Padahal, tafsir baru ala Syahrur ini sangat ganjil dan banyak kekeliruan. Misalnya, dalam kitab Nahwa Ushul Jadidah lil-Fiqhil Islamy, dia membuat tafsir aneh tentang batasan aurat wanita. Kata Syahrur, batasan minimal aurat wanita adalah ‘daerah rawan bagian atas’ (al-juyub al-ulwiyyah), yaitu payudara dan bawah ketiak, dan juga ‘daerah rawan bagian bawah’ yaitu kemaluan dan pantat. Itu saja.

Larangan memperlihatkan pusar dan lutut, kata Syahrur, itu terkait dengan situasi setempat. Dalam pergaulan sosial, batas aurat wanita adalah berangkat dari batasan aurat minimal tersebut dan kemudian disesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakat setempat, selama tidak menimbulkan gangguan sosial.

Tafsir aurat wanita ala Syahrur itu telah banyak mendapatkan kritik dari para ilmuwan di dunia Islam. Karena itu, saya sangat terkejut, mengapa ada dosen agama di satu kampus Islam, yang dia juga seorang wanita dan berjilbab pula, menyatakan, bahwa tafsir Syahrur adalah hebat dan sesuai dengan misi Islam sebagai ‘rahmatan lil-alamin’. Apakah ini kebodohan atau kekonyolan?

Jika kita mencermati perkembangan pemikiran Islam di lingkungan IAIN semacam ini, kita akan memahami, bahwa kasus penginjakan lafaz Allah di IAIN Surabaya itu hanyalah satu fenomena ‘gunung es’. Saat ini, sudah begitu mudah ditemukan jurnal, buku, atau artikel karya dosen-dosen dan mahasiswa IAIN/UIN yang mendesakralisasi Al-Quran. Buku-buku karya pemikir-pemikir modernis dan neo-modernis seperti Mohammed Arkoun, Nasr Hamid Abu Zayd, Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur dan para hermeneut (pengaplikasi hermeneutika untuk Al-Quran) lainnya sudah biasa dijadikan sebagai rujukan penulisan artikel, buku, skripsi, atau pun tesis.

Kita pernah membahas, bagaimana Rektor UIN Yogya misalnya, tercatat yang sangat aktif mempromosikan gagasan-gagasan Nasr Hamid melalui buku-buku yang ditulisnya. Seorang dosen UIN Yogya, murid Nasr Hamid menerbitkan disertasinya dengan judul “Al-Qur’an Kitab Sastra Terbesar” dengan kata pengantar Nasr Hamid.

Sebagaimana biasa dalam studi Islam gaya orientalis, biasanya berawal pada keraguan dan akan berakhir pada keraguan terhadap Islam. Sebab, mereka memang mengkaji Islam – termasuk Al-Quran – bukan untuk beriman kepada Al-Quran. Jangan heran, jika banyak yang mengkaji Al-Quran secara serius, meraih gelar doktor dalam studi Islam, justru akhirnya terjebak dalam keraguan dan pemahaman relativisme terhadap Islam.

Prof. Stefan Wild, orientalis Jerman dalam studi Al-Quran, dalam pengantarnya untuk buku dosen UIN
Yogya itu, juga menekankan aspek relativitas pemahaman terhadap Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Kata Wild: “Dengan demikian, exgesis atau penafsiran senantiasa bermula dari anggapan dan persepsi tentang teks suci.

Untuk itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa persepsi tersebut apa dan bagaimana seharusnya sebuah penafsiran, dalam rentang sejarah, senantiasa berubah, seperti halnya perubahan-perubahan persepsi mengenai apa itu teks suci dan apa sebenarnya makna dari wahyu ilahi.”

Seperti kita tahu, tahun 2004, UIN Yogya (waktu itu masih bernama IAIN), mencatat sejarah dengan meluluskan sebuah tesis master yang secara terang-terangan menyatakan, Al-Quran bukan Kitab Suci.Tesis, yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku berjudul “Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan” ini mencatat: “Dengan kata lain, Mushaf itu tidak sakral dan absolut, melainkan profan dan fleksibel. Yang sakral dan absolut hanyalah pesan Tuhan yang terdapat di dalamnya, yang masih dalam proses pencarian. Karena itu, kini kita diperkekenankan bermain-main dengan Mushaf tersebut, tanpa ada beban sedikitpun, beban sakralitas yang melingkupi perasaan dan pikiran kita.”

Dari Fakultas Syariah IAIN Semarang lahir sebuah Jurnal “Justisia” dalam berbagai edisinya juga melakukan dekonstruksi dan desakralisasi terhadap Al-Quran. Edisi 23 Th XI, 2003, memuat pengantar redaksi: “Dan hanya orang yang mensakralkan Qur’anlah yang berhasil terperangkap siasat bangsa Quraisy tersebut.”

Dalam Jurnal ini bisa dinikmati sejumlah tulisan para mahasiswa dan sarjana Syariah alumni IAIN Semarang yang secara terbuka membongkar konsep Al-Quran sebagai Kalamullah, seperti: “Qur’an ‘Perangkap’ Bangsa Quraisy”, “Pembukuan Qur’an oleh Usman: Sebuah Fakta Kecelakaan Sejarah”, “Kritik ortodoksisme: Mempertanyakan Ketidakkreativan Generasi Pasca Muhammad”, dan sebagainya. Pada bagian belakang cover Jurnal ini pun ada penggugatan terhadap segala macam objek sakralitas: “Adakah sebuah objek kesucian dan kebenaran yang berlaku universal? Tidak ada! Sekali lagi tidak ada! Tuhan sekalipun!”

Jadi, gerakan desakralisasi Al-Quran melalui berbagai tulisan rupanya sudah mulai merambah. Masuknya wacana studi kritis Al-Quran dalam materi perkuliahan bidang tafsir hadits di beberapa IAIN/UIN sungguh sangat menyedihkan. Mata kuliah hermeneutika – yang berujung pada dekonstruksi dan desakralisasi konsep teks Al-Quran – telah menjadi mata kuliah wajib di berbagai jurusan tafsir hadits di beberapa IAIN/UIN. Berbagai kritik dan saran sudah kami sampaikan kepada mereka.

Tetapi, banyak dosen yang tetap bertahan dengan hal itu dan bahkan ada yang menyatakan bahwa menggunaan hermeneutika untuk tafsir Al-Quran adalah sudah final dan harga mati. Kita sudah sampaikan kritik itu secara tertulis melalui berbagai artikel, makalah, dan buku-buku. Mereka tidak mau mendengar dan terus berjalan dengan programnya. Tanggung jawab dan kewajiban kita sebatas mengingatkan. Sekarang terpulang kepada para petinggi IAIN/UIN dan Depag untuk mengambil sikapnya. Biarlah mereka yang bertanggung jawab terhadap Allah SWT di akhirat nanti.

Kita pernah membahas, bagaimana misalnya, di Jurusan Tafsir Hadits UIN Jakarta, ada materi kuliah bertajuk “Kajian Orientalisme terhadap Al-Quran dan Hadis” yang mengharapkan mahasiswanya “dapat menjelaskan dan menerapkan kajian orientalis terhadap Al-Quran dan hadis.” Dan buku pertama yang dijadikan referensi adalah buku “Rethinking Islam” karya Prof. Mohammed Arkoun. Guru besar di Sarbone, Paris, ini memang dikenal dengan teori dekonstruksi dan desakralisasi Al-Quran. Lewat buku yang dijadikan rujukan bagi mahasiswa Tafsir-hadits UIN Jakarta itu, Arkoun menyatakan perlunya dilakukan kritiks teks suci, termasuk Al-Quran. ‘’Sayang sekali bahwa kritik filosofis terhadap teks suci – yang telah diterapkan pada Bibel berbahasa Hebrew dan Perjanjian Baru tetapi tidak menimbulkan konsekuensi-konsekuensi negatif bagi konsep wahyu – terus ditolak oleh pendapat ilmiah umat Islam,’’ tulisnya. Dalam bukunya yang lain, The Unthought in Contemporary Islamic Thought, (2002 :47) Arkoun menekankan, bahwa dekonstruksi dari segala jenis ortodoksi adalah menjadi tugas yang paling esensial dari ilmu-ilmu sosial saat ini. Buku-buku yang mengkritik Arkoun sangatlah banyak, tetapi tidak dicantumkan sebagai buku wajib.

Lagi pula, untuk apa wacana “studi kritik Quran” ini diajarkan? Bukankah ini menjiplak pada apa yang telah terjadi dalam Bibel? Dalam sebuah buku berjudul “Christianity and World Religions: Paths to Dialogue” (1996), ditulis satu sub-bab berbunyi: “From Biblical Criticism to Qur’anic Criticism”. Para dosen yang menyusun kurikulum itu harusnya bersikap kritis dan memahami benar perbedaan konsep dasar antara Al-Quran dan Bibel, sebelum menyusun kurikulum untuk mahasiswanya.

Dalam konsep Islam, Al-Quran adalah ‘lafzhan wa ma’nan’ dari Allah; Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah. Al-Quran adalah Kitab yang tanzil, yang diturunkan melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw. Sedangkan Bibel adalah kitab yang ditulis oleh para penulis Bibel yang dikatakan mendapat inspirasi dari Roh Kudus. Sehingga, bagaimana pun, ada unsur manusiawi dalam konsep teks Bible. Dr. C. Groenen, penulis buku Pengantar ke Dalam Perjanjian Baru, menyatakan, meskipun penulis Bibel dikatakan mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus, tetapi “Konsili Vatikan II juga menggarisbawahi bahwa inspirasi tidak mematikan aktivitas pribadi para penulis, sehingga betapa suci pun Alkitab, ia tetap manusiawi.” Dalam dokumen Konsili Vatikan II, dei verbum (13), juga disebutkan: “Sebab sabda Allah, yang diungkapkan dengan bahasa manusia, telah menjadi sama dengan bahasa manusia, sama seperti dahulu Sabda Bapa Abadi, mengambil daging manusia yang lemah dan menjadi sama dengan manusia.”

Bagi kaum Nasrani, Bibel dalam bahasa apa pun, tetap diakui sebagai ‘holy Bibel’ atau ‘Alkitab’. Semuanya disebut ‘Bibel’. Tidak ada ‘Bibel terjemah’. Toh, kaum Kristen tetap menyatakan, kitabnya sebagai ‘Kitab Suci’ dan isinya dikatakan sebagai ‘firman Tuhan’. Mereka tidak akan rela jika kitabnya diinjak-injak.

Karena itu, upaya dekontsruksi dan desakralisasi terhadap Al-Quran pada kalangan akademisi di lingkungan IAIN dan sejenisnya, sangatlah aneh, naif, dan memprihatinkan. Kasus dosen IAIN Surabaya ini semoga dapat menyadarkan kalangan petinggi IAIN/UIN dan Departemen Agama, bahwa ada hal yang serius sedang terjadi dalam bidang studi Islam dan studi Al-Quran di IAIN/UIN, dan sejenisnya. (Kualalumpur, 9 Juni 2006/hidayatullah.com).

Catatan Akhir Pekan (CAP) Adian Husaini, adalah hasil kerjasama antara Radio Dakta 107 FM dan http://www.hidayatullah.com

Filed under: 0 - lirik dan syair lagu baru |

« PUISI GOMBAL CINTA – KUMPULAN PUISI-PUISI GOMBAL ROMANTIS – KOLEKSI PUISI GOMBAL CINTA ROMANTIS – ANTOLOGI PUISI (not here) PUISI JATUH CINTA – KUMPULAN PUISI-PUISI JATUH HATI – KOLEKSI PUISI ASMARA CINTA ROMANTIS – ANTOLOGI PUISI (not here) »

Majalah Qiblati – Menyatukan Hati Dalam Sunnah Nabi, Silahkan kunjungi: www.qiblati.com , www.gensyiah.com

mari menambah teman Facebook:

Artikel terpopuler

artikel terbaru